.:: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA JEMAAT HOSANA KAROMBASAN MANADO ::.

.:: TOGETHERNESS TO OVERCOMES ::.

GPdI Calonkan Sumilat Pimpin PGPI Sulut



Menyikapi perkembangan terakhir jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Sulawesi Utara, pihak internal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) melakukan rapat khusus, Selasa (10/03/2015) di GPdI Hosana Karombasan Manado.

Melalui pertemuan yang dihadiri para pimpinan Majelis Daerah (MD) GPdI Sulut dan pengurus PGPI Sulut dari GPdI tersebut, telah dihasilkan beberapa keputusan penting yang akan dipersiapkan dalam penyelenggaraan Musda PGPI Sulut 2015.   Salah satu diantaranya, adalah penetapan calon dari GPdI yang siap diajukan dalam pemilihan Ketua PGPI Sulut periode tahun 2015-2020.   Satu nama kandidat yang bakal diusulkan denominasi gereja mayoritas di PGPI itu, yakni Pdt. Edwin F. Sumilat, S.Th., MA.  

Penetapan sang Gembala GPdI Hosana Karombasan Manado ini, sebagai calon tunggal dari GPdI untuk menggantikan -ketua sebelumnya- alm. Pdt. Dr. Lefrand Lapian, DCA., MA, sekaligus menepis isu adanya nama lain yang direkomendasikan MD GPdI Sulut.

“Mohon doa restu seluruh jemaat.  Pengusulan nama saya sebagai calon satu-satunya dari GPdI untuk menjadi Ketua PGPI Sulut kedepan merupakan anugerah Tuhan.  Karenanya, bagaimana selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada-Nya.  Jika Dia berkenan untuk saya bisa terpilih sebagai Ketua nanti, saya akan menerima dan melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggungjawab.  Namun, bila tidak, saya tetap bersyukur dan terus focus pada pelayanan penggembalaan di tempat ini,” tukas Sumilat kepada jemaatnya lewat Ibadah Raya Minggu (15/03) di gereja.

Menurut mantan Ketua PGPI Manado ini, adanya agenda pemilihan pimpinan baru dalam Musda PGPI Sulut 2015 -yang belum ditentukan kepastian hari dan tanggal pelaksanaannya- tersebut, merupakan yang pertama kali setelah 2 periode sebelumnya hanya berdasarkan penunjukan dari PGPI Pusat.    “Karena GPdI merupakan denominasi gereja terbesar dalam keanggotaan PGPI Sulut, maka wajarlah bila kalangan GPdI di daerah ini menghendaki posisi ketua bisa diisi utusannya,” jelas Wakil Sekretaris PGPI Sulut -yang sempat mewakili Ketua PGPI Sulut menghadiri Rakernas I PGPI Pusat kepengurusan masa bhakti 2013-2018 pimpinan Pdt. Dr. Yacob Nahuway, MA pada 18-20 Pebruari 2014-  ini.

Disebutkannya, hingga kini, GPdi Sulut telah memiliki sekitar 1.600-an sidang jemaat yang tersebar di daerah bumi Nyiur Melambai.   Sedangkan, Gereja Bethel Indonesia (GBI) menjadi yang kedua terbanyak dalam keanggotaan PGPI Sulut dengan jumlah 300-an sidang jemaat.

Sebagaimana diketahui -sepeninggalnya alm. Pdt. Lefrand Lapian pada 18 Juli 2014 lalu-, tugas kepemimpinan PGPI Sulut hingga berakhirnya periode kepengurusan lama, ditangani sementara oleh Ketua Harian Pdt. Honny Supit Sirapanji.  Belakangan, muncul kabar yang menyebutkan penyelenggaraan Musda PGPI Sulut akan digelar pada tanggal 3 Maret 2015 di gedung GBI Menorah Kompleks Megamas Manado.   Rencana pelaksanaan yang digagas sejumlah personil pengurus PGPI Sulut itu, langsung mendapat respon dari kalangan GPdI.

"GPdI sebagai stakeholder terbesar PGPI Sulut meminta agar Musda PGPI Sulut ditunda," kata Ketua MD GPdI Pdt. Ibu Yvonne Awuy-Lantu melalui Kepala Biro Hubungan External Pdt. Dr. Revly Pesakh dalam rilis yang dikirim ke redaksi salah satu media online news di Manado.

Pasalnya, selain menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) PGPI, persiapannya terkesan buru-buru oleh segelintir oknum pengurus.  "Mayoritas pengurus saat ini tidak pernah diundang dalam rapat-rapat persiapan Musda tersebut, dan kini tercium salah satu kandidat sudah melakukan langkah yang melanggar AD & ART karena mempersiapkan Musda dengan rapat pengurus yang tanpa melibatkan sesama pengurus PGPI Sulut," jelasnya.

Pesakh yang juga selaku Ketua Biro Pemuda dan Remaja PGPI Sulut, memberi ultimatum.  “Jika tidak ditunda, GPdI Sulut tidak akan mengirimkan utusannya sabagai tanda protes. Sebab, PGPI Sulut bukan hanya dimiliki oleh 1 denominasi gereja saja. Musda harus dilaksanakan di tempat netral. Jangan di gedung gereja tertentu!" tegasnya.

Melalui media sosial, juga dipublish hasil pembicaraan khusus internal GPdI pada Kamis, 26 Pebruari 2015.  Disebutkan, MD GPdI Sulut selaku Induk Organisasi GPdI Sulut, Anggota Resmi, dan Steakholder serta pendiri PGPI Sulut, telah mengambil sikap untuk meminta kepada Pengurus PGPI Sulut dan Pengurus PGPI Pusat supaya menunda pelaksanaan Musda PGPI Sulut Tahun 2015.

Alasannya, antara lain; 1) Dalam persiapan Musda dimaksud, tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam PGPI, karena dalam penetapan jadwal Musda tidak mengundang / melibatkan seluruh Pengurus PGPI Sulut yang berjumlah kurang lebih seratus personil. 2) Rapat-Rapat Pengurus PGPI Sulut dalam rangka persiapan Musda hanya melibatkan 6 Orang dari ratusan Pengurus PGPI Sulut. 3) Pelaksanaan Musda PGPI Sulut Tahun 2015 yang terburu-buru ini, dinilai akan membuat eksistensi PGPI Sulut mengalami perpecahan dan PGPI adalah sebuah organisasi gerejani yang terdiri dari berbagai denominasi gereja aliran Pentakosta/Pantekosta dan bukan hanya milik satu denominasi saja. 4) Dalam persiapan Musda PGPI Sulut Tahun 2015, dinilai tidak akomodatif dan ada upaya penggiringan oleh oknum tertentu sepeninggal dari Ketua PGPI Sulut (Alm. Pdt. DR. Lefrand Lapian), sehingga GPdI Sulut melalui induk Organisasi MD GPdI Sulut harus mengeluarkan sikap atas kondisi tersebut di atas.    Untuk itu, kepada semua Pengurus Kota/Kabupaten yang berasal dari GPdI, kiranya dapat senantiasa berkoordinasi dengan MD GPdI Sulut.

Selain Sumilat dan Pesakh, pengurus PGPI Sulut dari GPdI antara lain; Pdt. DR. Wempie Kumendong, SH., MH sebagai Kepala Biro Hukum, Pdt. A. Manimpurung, STh (Wasek), Pdt. DR. Haezar Sumual, MTh (Biro Pemuda) dan Pdt. Novie Sepang, STh (Wasek I).


Tags :



Berita Terkait